BBHAR DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan Kawal Sudin, S.E Turun Ke Dapil

Minggu, 5 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG SELATAN TB – Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan ikut mengawal Sudin, S.E., yang juga sebagai Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada masa reses di Desa Bumi Jaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (04/06/2022).

Kegiatan Reses adalah masa dimana anggota DPR melakukan kunjungan ke asal daerah pemilihan, hal tersebut biasa dilakukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Dalam kegiatan reses kali ini, Sudin, S.E., didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Bibit Purwanto, S.P., M.M., guna menyerahkan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian RI melalui jalur aspirasi PDI Perjuangan kepada Kelompok Tani.

Bantuan yang diberikan berupa alat pertanian mesin traktor roda dua kepada 10 kelompok tani, pompa air kepada 9 kelompok tani dan handsprayer kepada 5 kelompok tani yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Sudin, S.E.

Merik Havit, S.H., M.H., selaku Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, mengapresiasi atas kinerja Sudin, S.E., yang tidak pernah lelah dalam menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini kepada para kelompok tani, “hari ini saya beserta kawan-kawan sangat antusias untuk mengawal reses Bapak Sudin, yang kita ketahui Pak Sudin juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, kami akan terus mengawal jika Pak Sudin melakukan reses di Kabupaten Lampung Selatan”, tandas Merik.

Merik mengatakan, bahwa dirinya sebagai anggota PDI Perjuangan, “saya akan terus belajar bagaimana agar menjadi kader partai yang baik dalam menjalani perintah partai, tentunya hal tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat seperti yang selalu dilakukan oleh Kader partai seperti Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, Bapak H. Nanang Ermanto begitu juga seperti Pak Sudin. Saya selalu ingat pesan Bapak Sudin, bahwa kita ini Banteng bukan Sapi, artinya harus selalu semangat dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat”, Tutup Merik. (Tia/Didi)

Facebook Comments Box
Baca Juga:  Bukan Masyarakat Sukarame Aja Pengen Jalan Menuju Pulau Tanjung Diperbaiki

Berita Terkait

Suasana Kemerdekaan ke-81 yang Penuh Keceriaan dan Kebersamaan
Diduga Penambang Pasir Ilegal Merajalela Kemana Polhut, Polsek, DLH Dan Dinas Perijinan 
Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar S.Pt., M.Si membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)
Heboh Dugaan Penggelapan Disertai Pungli di Desa Sabah Balau Jadi Sorotan Publik
​Ancaman Gagal Bayar Tahap II (Dana Retensi) di Kota Metro: Krisis Tata Kelola yang Tak Boleh Lagi Diabaikan
Ketua Laskar Lampung Geram, Oknum PNS Metro Akan Dilaporkan ke APH, dan Inspektorat, Diduga Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan.
Dua LSM Berkolaborasi, Pemkab Lamp – Teng Diminta Perhatian Pada Bayi Sakit Tak Kunjung Sembuh Diduga Usai Imunisasi.
Sakit Tak Kunjung Sembuh Diduga Demam dan Kejang Usai Imunisasi, Bayi di Wates Butuh Perhatian Pemkab Lam-Teng.

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 05:58 WIB

Suasana Kemerdekaan ke-81 yang Penuh Keceriaan dan Kebersamaan

Jumat, 14 Agustus 2026 - 02:27 WIB

Diduga Penambang Pasir Ilegal Merajalela Kemana Polhut, Polsek, DLH Dan Dinas Perijinan 

Selasa, 11 Agustus 2026 - 05:30 WIB

Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar S.Pt., M.Si membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:53 WIB

Heboh Dugaan Penggelapan Disertai Pungli di Desa Sabah Balau Jadi Sorotan Publik

Kamis, 4 Juni 2026 - 10:57 WIB

​Ancaman Gagal Bayar Tahap II (Dana Retensi) di Kota Metro: Krisis Tata Kelola yang Tak Boleh Lagi Diabaikan

Berita Terbaru