BANTAENG Tiras Bhayangkara.com – Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, baru saja di laksanakan Sosialisasi Penyaluran Beras Bantuan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025. Selasa (15/7/2025)
Dandim 1410 Bantaeng Letkol Inf Eka Agus Indarta, yang tyrut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menyatakan siap melakukan pengawalan dalam penyaluran bantuan agar distribusi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Kami dari TNI dan Kepolisian siap mengawal proses penyaluran Bantuan Pangan dari Bulog yang akan dibagikan dari bulan juni hingga juli 2025.”
Di kesempatan yang sama, Norin Samma, Wakil pimpinan perum Bulog Cabang Bulukumba menyampaikan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng ini, Bulog sudah melakukan koordinasi dengan Dandim 1410/Btg yang berperan penting dalam proses penyaluran.
“Kami dari Bulog dan TNI bersinergi terkait ketahanan pangan yang juga merupakan bagian dari program Bapak Presiden RI. Setiap penyaluran Bantuan dari pemerintah harus ada dari TNI dan kepolisian.”
Di tambahkan bahwa nama-nama penerima Bantuan pangan dari Bulog sudah berubah dari tahun ke tahun dan sekarang data yang didapat adalah data yang diterima langsung dari pemerintah pusat.
“Untuk penyalurannya Bulog di berikan data dari sistem aplikasi tanpa bisa di ubah nama-nama orang mendapatkan bantuan dari pemerintah .”
Sementara Bupati Bantaeng M.Fahtul Fauzy Nurdin, menekankan Bantuan ini bukan dari APBD dan ini murni bantuan dari pusat, bantuan ini bukanlah hal yang baru, yang menjadi pembeda dari bantuan sebelumnya yakni penyaluran dan pendampingan dilakukan oleh TNI dan di komandoi langsung oleh Dandim 1410/Btg.
“Mudah-mudahan penyaluran ini tidak terjadi kesalahpahaman karna alokasi berkurang. Kalau pun memang ada kekeliruan data saat proses penyaluran dan tidak mendapatkan bantuan ini, langsung di buatkan rekomendasi untuk di tindak lanjuti dan bisa di masukan namanya di tahun depan untuk mendapatkan Bantuan dari pemerintah.”
Bupati Uji Nurdin menyampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama terutama bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat terkait mekanismenya karena data penerima bantuan bukan dari Pemerintah Daerah, melainkan diperoleh dari Kementerian Pusat. *(Hariati)
