MEDAN TB – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan evaluasi percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara sebagai tuan rumah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Optimalisasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Percepatan Penanganan inflasi di Sumatera Utara, bertempat di Hotel Grand City Hall Medan, Sumatera Utara, Pekan Lalu.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, Rakor realisasi anggaran digelar minimal 3 kali dalam satu tahun, seperti imbauan yang disampaikan oleh Kemendagri. Pelaksananya bergantian dari anggota Forkopimda.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, memberikan apresiasi pelaksanaan Rakor yang dihadiri lengkap Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kepala Dinas Instansi Vertikal di Sumatera Utara.
“Ini luar biasa. Rakor di Sumut ini paling lengkap yang selama ini saya hadiri. Bisa hadir bersama-sama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Kepala OPD dan Kepala Instansi Vertikal. Ini perlu dicontoh daerah lain,” ungkap Fatoni.
Selain itu, Fatoni juga memberikan atensi terhadap Polda Sumatera Utara. “Kami apresiasi Rakor ini. Penyelenggaranya Polda. Dengan kebersamaan seperti ini, berbagai persoalan dan permasalahan bisa diselesaikan bersama-sama. Kalau kompak, banyak yang bisa dilakukan,” tutur Fatoni.
Berdasarkan data Kemendagri, Fatoni memaparkan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2022 per Oktober 2022. Menurutnya, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per tanggal 28 Oktober 2022 berjumlah sebesar Rp38.352,39 Miliar atau 66,45 persen dari total anggaran sebesar 57.715,05 miliar rupiah. Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp32.542,38 Miliar atau 53,68 persen dari total anggaran sebesar 60.622.22 miliar rupiah.
Fatoni melanjutkan, untuk daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah sebesar 924,33 Miliar atau 77,59 persen. Berikutnya, daerah dengan realisasi pendapatan terendah adalah Kota Tanjung Balai dengan jumlah sebesar 294,38 Miliar atau 47,61 persen.
Sementara, daerah dengan realisasi belanja tertinggi yaitu Kota Gunung Sitoli dengan jumlah sebesar 454,30 Miliar atau 63,34 persen. Sedangkan, daerah dengan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah sebesar 430,73 Miliar atau 39,80 persen.
Fatoni, yang pernah menjabat sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara ini, menyampaikan pelaksanaan kegiatan perlu segera dilakukan sejak awal tahun, agar perekonomian didaerah bisa bergairah dan bergerak, uang bisa segera dibelanjakan dan beredar dimasyarakat, pembangunan dilaksanakan, pelayanan publik membaik dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih maksimal.
Disisi lain Fatoni mengingatkan bahwa inflasi melanda banyak negara, termasuk Indonesia. “Oleh karena itu, daerah harus melakukan langkah-langkah strategis, terukur, terpadu dan konsisten dalam menangani inflasi,” jelas Fatoni.
Diakhir arahannya, Fatoni menegaskan, Rakor ini membahas permasalahan rendahnya realisasi APBD dan penanganan inflasi. Dibahas pula, solusi dan jalan keluarnya. Sehingga diharapkan, realisasi APBD semakin meningkat, inflasi terkendali dan bisa ditangani dengan maksimal.
Adapun dalam Rakor tersebut menghadirkan beberapa narasumber dalam dua sesi Panel diskusi. Narasumber sesi panel pertama yaitu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Kepala BPS Provinsi Sumut, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumut. Narasumber sesi kedua Kepala Bulog Sumatera Utara dan Ketua KONI Sumuatera Utara. Sedangkan narasumber pada sesi panel kedua yaitu Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam I Bukit Barisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berikutnya, untuk peserta kegiatan Rakor adalah Bupati/Walikota, Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumut, Kepala OPD Provinsi Sumut dan Kepala Instansi Vertikal di Sumatera Utara. (Tia)
