KETUA DPC PPP Kota Bandar Lampung Dukung Restrukturisasi DPP, Tegaskan Kader Harus Satu Komando

Rabu, 4 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandar Lampung, H. Suherman, S.E., Ak., M.Ec. Dev., CA., CPA., menyatakan dukungannya terhadap langkah restrukturisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan organisasi, memperkuat konsolidasi, serta menjaga soliditas partai hingga ke tingkat daerah.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan bersama Sekretaris DPC PPP Kota Bandar Lampung, Hermansyah, S.Sos., pada Rabu (4/11/2026).

Suherman berharap restrukturisasi kepengurusan di tingkat pusat dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kinerja organisasi. Menurutnya, setiap dinamika internal partai harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan mengedepankan kepentingan organisasi.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam dinamika politik internal merupakan hal yang harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan justru menjadi penyebab perpecahan di antara kader.

“Seluruh kader PPP, khususnya di Kota Bandar Lampung, harus tetap menjaga persatuan, soliditas, dan loyalitas terhadap keputusan organisasi. Jangan sampai dinamika internal membuat kader terpecah. Kita harus tetap satu barisan dan satu komando,” demikian penegasan Suherman.

Restrukturisasi kepengurusan DPP PPP tersebut di antaranya mencakup penonaktifan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum serta Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal. Langkah tersebut disebut mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang diselenggarakan secara daring.

Lebih lanjut, Suherman berharap penataan kepengurusan di tingkat pusat dapat menghadirkan semangat dan energi baru bagi PPP dalam menjalankan roda organisasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, konsolidasi yang kuat dan berkesinambungan dari tingkat pusat hingga daerah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kekuatan politik PPP, terutama dalam menghadapi dinamika dan persaingan politik menjelang Pemilu 2029.

Baca Juga:  Harlah ke-28, PKB Lampung Tegaskan Komitmen Tebar Kebermanfaatan bagi Masyarakat

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kota Bandar Lampung, Hermansyah, S.Sos., diharapkan bersama seluruh jajaran pengurus dan kader dapat terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menjalankan kebijakan organisasi sesuai mekanisme dan instruksi kepemimpinan partai.

DPC PPP Kota Bandar Lampung berharap semangat persatuan dan kebersamaan dapat menjadi landasan dalam memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap PPP.

Dengan menjaga soliditas dan mengedepankan kepentingan organisasi, PPP diharapkan mampu bangkit, semakin dekat dengan masyarakat, serta kembali meraih kejayaan dalam kontestasi politik mendatang.(Red).

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob
Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Krui Mendapatkan Penghargan
MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI
ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan
Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas
Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 06:14 WIB

DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 17:13 WIB

Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat

Rabu, 11 November 2026 - 06:22 WIB

Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob

Senin, 9 November 2026 - 15:02 WIB

MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI

Senin, 9 November 2026 - 14:31 WIB

ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan

Berita Terbaru