BANDAR LAMPUNG, — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mendorong agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Menurut Maulidah, pembahasan Raperda APBD menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, pembangunan dan perbaikan jalan yang mendukung akses masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan sentra pertanian perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas infrastruktur.
Selain jalan, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian serta penanganan drainase dan titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir.
“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali hujan turun,” katanya.
Maulidah memahami bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembangunan secara lebih cermat dan terukur.
“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar setiap program pembangunan infrastruktur yang dibahas memiliki kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan.
“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi, atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(**)
