KALIANDA TB – Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan Merik Havit, S.H., M.H. mengikuti Seminar Pembekalan Hukum dengan fokus topik “Pembekalan Hukum Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024” secara virtual.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BBHAR PDI Perjuangan yang dipusatkan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (25/05/22) pada Pukul 11.00 s.d 17.00 WIB.
Acara yang dipandu oleh Dr (Cand) Paskaria Tombi, S.H., M.H., diikuti oleh pengurus BBHAR seluruh Indonesia, baik tingkat DPD maupun DPC secara virtual.
Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan Merik Havit, S.H., M.H., yang juga sering disapa dengan istilah ‘pengacara wong cilik’ mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor DPC PDIP Lampung Selatan yang didampingi oleh Deny Galih Riazy, S.H., M.H., selaku sekretaris, Wakil Kepala Bidang Pemilu/Pemilukada Pantra Agung Oki Riyanto, S.H., M.H., beserta anggota BBHAR lainnya.
Dalam kesempatan waktu yang sama, Kepala BBHAR Pusat PDI Perjuangan Komjen (Purn) Drs. Nurdin, M.M., mengungkapkan bahwa dengan telah ditetapkannya tahapan pemilu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dirinya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus BBHAR dan kader partai, agar dapat mempersiapkan diri sebagai tumpuan partai dalam pemilu yang akan datang, sehingga bagaimana agar dapat menjadikan tahun 2024 menjadi kemenangan bagi partai PDI Perjuangan.
Kegiatan seminar yang diselenggarakan dibuka Oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Ham Prof. Dr. Yasona H Laoly Secara Virtual, “dengan diadakannya Seminar Hukum ini, diharapkan kader-kader BBHAR bisa menjadi ujung tombak Partai dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan Pemilu dan Pemilukada serta dapat mengawal Partai PDI Perjuangan untuk bisa Hattrick dalam memenangkan Suara Rakyat”, Ujarnya.
Dalam kegiatan seminar, KPU dan Bawaslu Pusat selaku narasumber menyampaikan pemaparan mengenai tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 juga melakukan pembahasan tentang isu strategis, permasalahan dan strategi pencegahan permasalahan hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana mengetahui jenis penegakan hukum pemilu/pilkada, tindak pidana pemilu/pilkada, perselisihan hasil pemilu/pilkada (sengketa hasil), sengeketa proses pemilu/pilkada, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. (Tia)
