Kampar, tirasbhayangkara.com – Acara Kampar Expo 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dari tanggal 23 s/d 28 Februari 2023, diduga dijadikan ladang pungutan liar oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab.
Pasalnya, dugaan praktik pungli tersebut dirasakan oleh para pedagang kaki lima di acara Kampar Expo 2023 dengan meminta setoran booking lapak hingga jutaan rupiah.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar, Budi Hendra, SE, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, kwitansi yang ada sekarang legalitasnya tidak jelas.
“Apakah benar itu dari Pemda, tapi kalau saya secara pribadi menilai itu sangat cacat hukum, bukannya ada legilitas dari Pemda, ini ada oknum yang bermain. Itu hanya kwitansi biasa, cuma kenapa oknum ini mengatasnamakan Pemda. Harus dipertanyakan, kalau memang ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan legalitasnya jelas ini bagus. Saya menyokong kalau memang ada untuk pemasukan PAD,” jelasnya. Selasa (01/03/23).
“Kemudian kalau memang legalitasnya jelas, umpamanya pedagang dibebankan uang dan segala macam itu tidak ada apa – apa, asal jelas masuk ke PAD Kabupaten Kampar, tapi kalau kwitansi yang saya lihat tadi itu diduga legalitasnya tidak jelas dan diduga ada oknum yang bermain. Harapannya mungkin kalau ada event seperti ini ada kontribusinya ke PAD Kabupaten Kampar. Sebetulnya hal yang dibuat Pemda ini sangat didukung oleh masyarakat, cuma harus ada keterbukaan, bahwa itu memang Pemda yang mengadakannya. Harapannya seperti acara Kampar Expo 2023 itu, agar masyarakat tahu Promosi pedagang UMKM. Selanjutnya berikanlah suatu kemudahan bagi pedagang – pedagang atau Usaha kecil menengah, khususnya di Kampar itu sendiri atau para pelaku UMKM. Jadi untuk melakukan bisnis usahanya, jangan dipersulit. Supaya pelaku UMKM ini bisa berkembang, dengan adanya usaha kecil menengah ini mungkin bisa menghidupkan bisnisnya itu sendiri atau membesarkan bisnisnya dan mengangkat ekonomi para pedagang itu sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut dipertanyakan Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar, “namanya olek (pesta) tentu pakai biaya. Ini Olek biaya darimana, memang dari APBD atau memang dari perusahaan yang selama ini ada kerjasama dengan Pemda Dana CSR nya. Biar tahu masyarakat, karena masyarakat ini sangat sensitif. Kemudian masalah kegiatan di dalam, umpamanya parkir itu legalitasnya jelas tidak, masuk tidak kontribusinya ke PAD nya. Jangan mengatasnamakan Pemda, ternyata untuk pribadi atau kelompok orang tertentu atau preman. Ini bukan negeri preman pak, negeri kita ini negeri beradab. Apalagi Kabupaten Kampar ini simbolisnya serambi Mekah,” tuturnya.
Di tempat terpisah, ketika awak media mengkonfirmasi kepada penerima di dalam kwitansi untuk pembayaran sewa lapak acara Kampar Expo 2023 tersebut berinisial D, melalui pesan Whatsapp D mengajak awak media untuk bertemu di salah satu rumah makan Bangkinang Kota. Setelah awak media bersama Ketua LSM Penjara Kabupaten Kampar, Budi Hendra, SE, berbincang – bincang. Namun akhirnya D tidak mau untuk dikonfirmasi dan tidak mau pembicaraannya dikutip awak media.
Terakhir D mengirimkan pesan kepada awak media melalui Whatsapp menyampaikan, permohonan maaf.
“Maaf ya pak Robinson, Saya tidak bisa didesak seperti itu untuk permintaan konfirmasi. Saya sudah katakan, saya belum pulang sejak semalam dari lapangan (saya tidur di lapangan). Saya mau pulang jumpa anak istri. Kini terserah, mainkan sajalah apa ingin pak Robinson tuh. Tapi saya sampaikan sekali lagi jangan saya didesak – desak seperti itu sampai langkah saya mau pulang ke rumah harus tertunda dengan pertanyaan anda. Kini jadi terpikir di otak ini, lebih perlu konfirmasi berita anda atau anak istri saya?
Saya pulang dulu ya, izin mungkin belum sempat kini jawab pertanyaan anda, dan mohon jangan di
ganggu istirahat saya. Sumpah mendenyut kepala saya karena pola seperti ini!!! Tidak ada terpikir orang punya keluarga,” tulis D. ( Rilis / Tim)
