LAMPUNG TENGAH (TB) – Anggota MPR RI Hanan A. Rozak menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai salah satu ujung tombak kedaulatan pangan sekaligus penguatan persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu disampaikan Hanan saat melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama penyuluh pertanian se-Kabupaten Lampung Tengah, di Balai Desa Wates, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta sejumlah anggota DPRD, serta Ketua DPD dan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam sosialisasi tersebut, Hanan menyampaikan bahwa Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Hanan, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan petani dan masyarakat desa.
“Penyuluh bukan hanya pendamping teknis petani. Penyuluh juga dapat menjadi penggerak nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujar Hanan.
Ia menilai nilai-nilai 4 Pilar dapat diterapkan melalui kehidupan sehari-hari. Semangat gotong royong dalam kelompok tani, musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan serta bekerja untuk kepentingan bersama merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Memasyarakatkan 4 Pilar bukan sekadar menghafalkan Pancasila. Yang penting adalah bagaimana nilai-nilainya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika penyuluh mengajak petani bergotong royong, bermusyawarah dan menghargai perbedaan, sesungguhnya nilai kebangsaan sedang dipraktikkan,” jelasnya.
*Pertanian Kuat, Indonesia Kuat*
Hanan menegaskan, kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari kekuatan bangsa. Karena itu, pembangunan pertanian harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau kita ingin Indonesia kuat, maka pertaniannya harus kuat. Kalau kita ingin pangan berdaulat, maka petaninya harus sejahtera,” tegas Hanan.
Menurutnya, tantangan pertanian semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, harga komoditas, regenerasi petani hingga akses pasar.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, penyuluh dan petani.
Hanan juga menekankan bahwa penyuluh merupakan jembatan penting antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita tidak boleh membiarkan petani menghadapi persoalannya sendiri. Negara harus hadir. Penyuluh menjadi salah satu ujung tombak pendampingan dan penggerak pembangunan di desa,” katanya.
*Sosialisasi 4 Pilar Sekaligus Serap Aspirasi*
Selain memperkuat wawasan kebangsaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog dan penyerapan aspirasi para penyuluh pertanian.
Hanan mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan penyuluh akan menjadi masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kebijakan pembangunan pertanian.
“Sosialisasi 4 Pilar jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kita juga ingin mendengar langsung persoalan penyuluh dan petani di lapangan, sehingga bisa menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui kebijakan,” ujarnya.
Hanan berharap para penyuluh terus meningkatkan kapasitas dan menjadi penggerak pembangunan pertanian sekaligus agen yang turut memperkuat persatuan masyarakat.
“Kedaulatan pangan adalah bagian dari kekuatan bangsa. Mari kita kuatkan pertanian, sejahterakan petani, dan bersama-sama menjaga Indonesia,” pungkas Hanan.
Penulis : Narso
Editor : Cikwo
