BANDAR LAMPUNG, – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah.
Menurut Munir, peningkatan PAD harus dilakukan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dioptimalkan adalah penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP), yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Senin (03/8/2026).
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapak Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan,” ujar Munir.
Sebagai mitra kerja Bapenda Provinsi Lampung, Komisi III DPRD Lampung, lanjut Munir, berkomitmen terus mengawal pembenahan tata kelola pendapatan daerah agar semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Munir juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap mampu melaksanakan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Provinsi Lampung dan panjang jaringan jalan provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga pemerataan pembangunan memerlukan proses yang bertahap.
“Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa tantangan pembangunan jalan di Lampung sangat besar. Namun saya optimistis karena Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen kuat menuntaskan jalan provinsi sebelum masa jabatan periode pertama mereka berakhir,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi Kota Bandar Lampung sebesar Rp62 miliar, Kabupaten Pesawaran Rp57 miliar, Kabupaten Pringsewu Rp35 miliar, Kabupaten Tanggamus Rp81 miliar, Kabupaten Lampung Selatan Rp107 miliar, Kota Metro Rp11 miliar, Kabupaten Lampung Tengah Rp304 miliar, Kabupaten Lampung Utara Rp40 miliar, Kabupaten Lampung Barat Rp50 miliar, Kabupaten Way Kanan Rp172 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Rp143 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Kabupaten Mesuji Rp100 miliar.
Menurut Budi, besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menambahkan, Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan terus bersinergi mengawal optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Ketika PAD meningkat, kemampuan pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin besar. Karena itu, kami berharap optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin Kepala Bapenda, Bapak Saipul, dapat berjalan maksimal sehingga pembangunan di Provinsi Lampung semakin cepat, merata, dan berkelanjutan,” tutup Budi.(**)
