JAKARTA, (Tirasbhayangkara.com) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Lampung 1, Rycko Menoza, MBA hadir kunjungan kerja Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang statisik, Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten tegal, Jawa Tengah Kamis, (17/09/2026) . Pada masa persidangan I tahun sidang 2026—2027 di Tegal Jawa Tengah.
Dalam Pembahasan, Rycko Menoza dorong pembenahan data DTSEN agar Bantuan Pemerintah Lebih Tepat, posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dipahami sebagai bagian dari Pemilahan tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata menjadi satu-satunya penentu seseorang berhak atau tidak menerima bantuan dari pemerintah.
Hal tersebut menjadi perhatian Rycko Menoza, yang mendorong adanya langkah cepat dan tegas dalam memastikan kualitas serta pemanfaatan data sosial ekonomi di lapangan.
“Posisi desil dalam DTSEN bukan satu-satunya penentu atau alat ukur seseorang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, melainkan pemilahan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi berdasarkan berbagai macam desil.” Ucap Rycko
Menurut Rycko, pembenahan data membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kementerian. Namun, koordinasi tersebut juga perlu diperkuat hingga tingkat pemerintahan daerah agar informasi dan pemahaman mengenai data penerima manfaat dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam mengoordinasikan gubernur, bupati, wali kota, hingga struktur pemerintahan di bawahnya.
“Langkah ini penting agar pemerintah daerah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan data dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.” Kata Rycko
Sebagai bagian dari Komisi X DPR RI yang berhubungan dengan program pendidikan, Rycko juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan pemerintah lainnya.
“Kami selalu memberi masukan. Ini perlu langkah cepat dan tegas dari kepala BPS. Selain koordinasi antar lembaga dan kementerian, lebih penting lagi bagaimana Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan gubernur, wali kota, bupati, dan struktur yang ada di bawahnya, supaya masyarakat juga paham.” ucap Rycko
Menurutnya, akurasi data menjadi bagian penting agar masyarakat yang memang membutuhkan dapat memperoleh manfaat program pemerintah.
“Saya berharap bantuan tersebut tepat sasaran. Jangan nanti yang seharusnya dapat manfaat tetapi tidak dapat, malah sebaliknya. Kalau data akurat, koordinasi kuat, bantuan tepat sasaran.” Pungkas Rycko. (NH)
